NEWS
-
Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini
Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan coretax administration system tidak bisa diakses sementara waktu pada malam ini. Melalui pengumuman resmi PENG-16/PJ.09/2025, DJP lantas menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan ini. DJP berdalih waktu henti yang terjadi pada malam ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sistem. Pada akhirnya, perbaikan ini bertujuan memberikan layanan yang optimal bagi wajib pajak ke depannya. “DJP akan […]
-
Awas Rekening Dikuras Maling! Waspadai Pesan Ngaku-Ngaku dari DJP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandar Lampung menerima aduan dari wajib pajak pada 14 Februari 2025 terkait dengan penipuan oleh pihak yang mengatasnamakan admin DJP. Petugas pajak dari KPP Madya Bandar Lampung Rini mengatakan sudah ada beberapa wajib pajak yang melaporkan penipuan. Salah satunya ialah Direktur PT berinisial Z. Adapun modus penipuan yang dipakai ialah […]
-
Eks Pejabat Pajak Jadi Tersangka Korupsi, Bisa Gerus Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
Lagi-lagi, bekas pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks pegawai dari DJP Kemenkeu, Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Haniv pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Provinsi Banten pada 2011. Kemudian, pada 2015-2018, Haviv pernah […]
-
Eks Pejabat Pajak Terlibat Korupsi, Ditjen Pajak Jaga Kepatuhan Wajib Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Adapun, Haniv pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Provinsi Banten pada 2011. Kemudian, pada 2015-2018, Haviv pernah menjabat sebagai Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, […]
-
Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang
Pemerintah dalam melaksanakan reformasi pajak dinilai perlu menyeimbangkan kepentingan otoritas pajak dan wajib pajak. Founder DDTC Darussalam mengatakan sistem pajak Indonesia sedang dihadapkan pada 2 tantangan besar, yakni globalisasi dan digitalisasi. Adaptasi kedua isu ini dalam proses bisnis dan kebijakan pajak pun harus mampu mengakomodasi semua kepentingan, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak. “Dalam […]
WA only