NEWS
-
Pemerintah Kerek Pajak Karyawan dan Turunkan Pajak Orang Kaya
Pemerintah tengah mengotak-atik rincian target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Hasilnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Salah satu yang menarik perhatian ada pada perubahan target pajak penghasilan (PPh). Dalam beleid tersebut, pemerintah […]
-
Rasio Pajak Kuartalan Makin Rendah
Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara belum sebanding dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) .Alih-alih meningkat, rasio pajak alias taa ratio menunjukkan penurunan. Pada kuartal III 2023, tax ratio Indonesia hanya 10.03%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II 2023 yang mencapai 12,66% serta kuartal 1 2023 yang sebesar 11.41%. Bahkan, level itu di […]
-
Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak Rp 30 Juta, Mobil BMW Milik WP Disita
Juru Sita Pajak Negara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten menyita aset penunggak pajak berupa mobil sedan BMW dengan perkiraan nilai Rp80 juta pada 6 November 2023. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Klaten Joko Budiyanto mengatakan kegiatan penyitaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun wajib pajak badan memiliki utang pajak sejumlah […]
-
Bukan 1 Januari 2024, NITKU Diterapkan Bersamaan dengan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) tidak akan langsung diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2024. NITKU bagi wajib pajak cabang akan diimplementasikan secara penuh bersamaan dengan coretax administration system. Adapun coretax administration system baru akan diimplementasikan pada pertengahan tahun depan. “NITKU bagi wajib pajak badan cabang akan diimplementasikan secara penuh […]
-
Apa Pemeriksaan Bukper Selalu Ditindaklanjuti Penyidikan? Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) tidak akan selalu ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dalam sebuah unggahan pada media sosial, DJP menegaskan pemeriksaan bukper dilakukan kantor pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya tidak pidana di bidang perpajakan. Tujuan dan kedudukan dari pemeriksaan ini sama dengan penyelidikan dalam KUHAP. “Apakah pemeriksaan bukper selalu […]