NEWS
-
Minta Hapus Pajak Suku Cadang Pesawat, Menhub Bakal Temui Sri Mulyani
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperjuangkan adanya penghapusan pajak suku cadang yang didatangkan dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya operasional maskapai.Menhub mengatakan bahwa dengan dihapusnya pajak terhadap suku cadang pesawat maka biaya operasional maskapai akan semakin berkurang. “Ini yang kita minta (Penghalusan pajak […]
-
KemenPUPR Ajak Masyarakat Manfaatkan Pembebasan Pajak Pembelian Rumah
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) ajak masyarakat untuk manfaatkan pembebasan pajak untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Seperti diketahui, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen sudah berlaku hingga Juli 2024, sementara PPN DTP 50 persen diberikan mulai Juli – Desember […]
-
Tarif PPN jika Pedagang Emas Tidak Punya Faktur Pajak
Pemerintah menetapkan sejumlah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) emas perhiasan baru bagi pedagang emas. Tarif ini berlaku sejak 1 Mei 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 (PMK 48/2023). Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan menurut peraturan ini adalah kelengkapan faktur pajak. Pasalnya, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang emas tidak memiliki faktur […]
-
Soleh Solihun Ungkap Masalah Adsense Youtube Karena Pergantian Petugas Pajak
Komika Soleh Solihun mengaku permasalahan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DKK) dari kantor pelayanan pajak (KPP) telah selesai. Soleh bercerita permintaan klarifikasi penghasilan monetisasi iklan (adsense) Youtube karena ada pergantian account representative (AR) atau petugas pajak. Padahal, ia tidak menerima penghasilan dari Youtube karena akunnya yang di-suspend. “Ternyata mudah, saya dapat SP2DK ternyata […]
-
DJP: Permintaan dan Perpanjangan Sertel Hanya secara Langsung ke KPP
Permintaan sertifikat elektronik hanya bisa dilakukan secara langsung melalui kantor pelayanan pajak (KPP). Ditjen Pajak (DJP) mengatakan permohonan sertel melalui telepon, email, dan chat hanya berlaku selama kahar (masa pandemi). Sesuai dengan Perpres 48/2023, masa pandemi Covid-19 sudah dinyatakan berakhir. “Sehubungan dengan telah berakhirnya kahar … sesuai Perpres 48/2023, pengajuan permohonan permintaan dan perpanjangan sertifikat […]
WA only