NEWS
-
Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI
Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%. Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menekankan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Dia menegaskan aturan tersebut masih […]
-
Sri Mulyani Teken Aturan Baru Pemeriksaan Pajak
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah resmi menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan tersebut ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak, termasuk pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, yang saat ini diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan. “Dengan […]
-
Implementasi Coretax Masih Belum Sempurna, Luhut Minta Prabowo Lakukan Audit
Coretax System yang digadang-gadang akan memudahkan administrasi perpajakan Indonesia justru menuai protes dan keluhan dari Wajib Pajak sejak peluncurannya pada 1 Januari 2025. Bahkan, akhirnya pemerintah kembali menerapkan sistem pajak lama, agar tidak mengganggu penerimaan pajak, karena Coretax masih dalam proses penyempurnaan. Melihat kondisi tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku heran, […]
-
Pegawai di Sektor Padat Karya Dapat Insentif Pajak, Ini Kata DJP
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/2025 yang mengatur pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada pegawai di sektor industri tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Pemberian insentif ini juga sebagai tindak lanjut […]
-
Indonesia Bisa Kantongi Rp 8 Triliun dari Implementasi Pajak Minimum Global 15%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung akan ada tambahan penerimaan pajak antara Rp 3 triliun hingga Rp 8 triliun dari pemberlakuan pajak minimum global sesuai kesepakatan Pilar Dua. Namun, angka tersebut akan bergantung pada penerapan kebijakan serupa oleh negara lain. “Kalau berdasarkan assesmen kita itu rangenya Rp 3 triliun sampai Rp 8 triliun […]