Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP: Tarif Pajak Lebih Tinggi 20% Tak Berlaku Jika Ubah NIK Jadi NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan lagi mengenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% terhadap pekerja penerima penghasilan yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelaporan pajaknya. Syaratnya, NIK milik penduduk Indonesia tersebut telah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP. Hal tersebut tertuang dalam Pengumuman […]
-
Aturan Keringanan Pajak untuk Mobil Listrik Bakal Terbit Bulan Ini
JAKARTA, Pemerintah akan merilis peraturan yang mengatur pemberian insentif fiskal untuk mobil listrik pada Februari 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (16/2/2024). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beleid tersebut akan mengatur mekanisme insentif potongan PPN untuk mobil listrik dari 11% menjadi 1% dengan syarat minimal Tingkat Komponen Dalam […]
-
Ketidakpastian Global Jadi Salah Satu Tantangan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi di 2025 masih akan diliputi ketidakpastian, utamanya rambatan dari perekonomian global. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meramal, tekanan deflasi ekonomi China, dan juga dinamika pemilu Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada November 2024 akan banyak mempengaruhi Indonesia dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan. “2025 saya […]
-
Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Tumbuh 6%
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, sebanyak 3,21 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2023 telah disampaikan oleh wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masya- rakat Ditjen Pajak Dwi Astuti mengatakan jumlah itu meli- puti SPT wajib pajak badan sejumlah 111.500 dan SPT wajib pajak orang pribadi sejumlah […]
-
Wajib Pajak Nakal Tak Bisa Lagi Berkelit
Pemerintah akan memberlakukan penuh integrasi NIK dan NPWP mulai 1 Juli 2024 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menerapkan secara penuh pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024 mendatang. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menutup kebocoran yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Adapun kebijakan implementasi […]
Got any book recommendations?
WA only