Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catat! Fungsi AR Kini Hanya Pengawasan, Bukan Konsultasi
Wajib pajak perlu memahami bahwa account representative (AR) sudah tidak lagi menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi kepada wajib pajak. Hal ini berlaku sejak ditetapkannya PMK 45/2021. Dengan adanya PMK tersebut, seluruh AR hanya mengemban fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. “Seluruh AR hanya fokus menjalankan fungsi pengawasan wajib pajak. Adapun fungsi pelayanan dan konsultasi […]
-
Bukti Kepercayaan Pemerintah ke Wajib Pajak
Sejak reformasi pajak dilakukan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia diubah dari yang awalnya menggunakan official assesment menjadi self assessment. Pada saat menggunakan sistem official assessment, petugas pajak memiliki wewenang yang besar untuk menghitung dan memungut pajak. Sedangkan wajib pajak hanya berkewajiban membayarkan pajak yang sudah ditentukan oleh petugas pajak. Perubahan sistem pemungutan […]
-
Percepat Transisi Energi, Sri Mulyani Luncurkan Platform Pembiayaan
Pemerintah resmi meluncurkan platform Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) hari ini, Senin (14/11/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ETM menjadi program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi. Melalui langkah ini, diharapkan transisi energi menuju net zero emission dapat segera tercapai. “Perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang akan menimbulkan dampak signifikan terhadap […]
-
Marak Terjadi PHK di Sektor Padat Karya, Ini Kata Menteri Investasi
Belakangan ini santer kabar isu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif di industri padat karya. Menanggapi hal ini, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, adanya PHK karena imbas dari relokasi perusahaan. “Saya cek iya memang tutup tapi cuma relokasi saja,” kata Bahlil kepada Media di Bali, Selasa (15/11). Menurutnya, relokasi […]
-
DJPb Sumsel: Pemerintah kembali terapkan disiplin fiskal jaga kemampuan APBN
Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan Lydia Kurniawati Christyana mengatakan pemerintah pada tahun 2023 kembali menerapkan disiplin fiskal terhadap APBN dengan cara menekan agar defisit tidak lebih tiga persen dari Produk Domestik Bruto (GDP). “Penerapan disiplin fiskal ini bertujuan menjaga APBN agar tetap menjadi shock absorber (peredam kejut), sehat, dan kokoh […]
Got any book recommendations?
WA only