Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sumbar Siapkan Aturan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mulai membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah sebagai pedoman yang lebih teknis dalam pelaksanaannya pajak daerah dan retribusi daerah. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan hal tersebut dilakukan menyikapi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada awal tahun yang lalu. “Meskipun […]
-
Jumlah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Bertambah Satu, Setoran PMSE Telah Mencapai Rp9,17 Triliun!
Sampai dengan 31 Oktober 2022, Pemerintah telah menunjuk 131 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut bertambah satu pelaku usaha jika dibandingkan dengan bulan lalu. Pelaku usaha tersebut yakni Adobe Systems Software Ireland Limited. Dari keseluruhan jumlah pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, 111 pelaku usaha telah […]
-
Soal Pajak Daerah, WP Ini Bakal Wajib Buat Pembukuan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) memuat kewajiban pembukuan bagi wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (10/11/2022). Sesuai dengan Pasal 68 RPP KUPDRD, bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp4,8 miliar per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Jika […]
-
Tambal Penerimaan, Otoritas Ini Bakal Pajaki Mobil Listrik Mulai 2025
Kanselir Jeremy Hunt menyebut pemerintah Inggris berencana untuk mulai memungut pajak atas kendaraan listrik mulai 2025 guna mengatasi masalah kesenjangan pendapatan negara. Dalam sebuah laporan, pemerintah mengeklaim reformasi radikal atas kendaraan listrik diperlukan. Sebab, tidak akan ada pendapatan dari pajak kendaraan setelah target emisi nol bersih tercapai pada 2050 dan bahkan berpotensi terjadi sebelum 2040. […]
-
Penghitungan PPN Aset Kripto Pakai Besaran Tertentu, Begini Tarifnya
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan penyerahan cryptocurrency atau kripto dikategorikan sebagai penyerahan barang kena pajak (BKP) yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2022. PMK 68/2022 menyebutkan aset kripto merupakan aset digital yang termasuk kedalam barang kena pajak (BKP) tidak berwujud. Aset kripto juga dikategorikan sebuah komoditas dan bukan merupakan alat tukar […]
Got any book recommendations?
WA only