NEWS
-
Meningkatkan tax ratio dengan penegakan hukum dan literasi perpajakan
Tax ratio, atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa efektif suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari aktivitas ekonominya. Di Indonesia, rasio penerimaan pajak ini […]
-
Isi Lengkap Aturan Pajak PMK 11 tahun 2025, Bahas Aturan Terbaru Soal PPN
Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, yang membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya peraturan ini, sejumlah ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam PMK 121/2015, seperti penghitungan dasar pengenaan pajak (DPP) dan tarif tertentu, kini mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem […]
-
Coretax Bermasalah, Nasib Setoran Pajak Awal Tahun Gimana?
Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, dampak bermasalahnya sistem coretax terhadap penerimaan pajak akan terlihat pada akhir bulan nanti. Ia mengaku masih memperhitungkan keseluruhan pelaporan pajak, misalnya pelaporan SPT masa PPN yang masih harus dilaporkan paling lambat tanggal 15 Februari, demikian juga penyetoran pajak masa lainnya yang jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya, […]
-
Pengusaha: Coretax Bagus Tapi Banyak yang Tidak Siap
Jakarta. Penerapan sistem administrasi perpajakan atau Coretax membuat banyak pengusaha khawatir akan sistemnya yang eror belakangan ini. Padahal, jatuh tempo atau tenggat pembayaran pajak tinggal sedikit lagi yakni 15 Februari 2025. Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa Coretax sejatinya sudah cukup bagus, tetapi proses penerapannya sangat cepat, sehingga banyak […]
-
Komisi XI DPR Minta Coretax Ditunda, Ini Bukti dan Keputusan Akhirnya
JAKARTA. Usulan untuk menunda implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax muncul dari Komisi XI DPR, karena sistem itu masih mengalami gangguan sejak hari pertama diluncurkan, pada 1 Januari 2025. Pada Senin (10/2/2025), Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo beserta jajarannya mengenai Coretax. Rapat berlangsung tertutup […]
WA only