Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Ingatkan Lagi Peserta PPS Soal Aturan Holding Period Repatriasi
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang memilih repatriasi harta dan tidak diinvestasikan tetap dapat melakukan investasi di dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan DJP saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan wajib pajak di media sosial. Wajib pajak bertanya mengenai boleh tidaknya investasi harta yang telah dideklarasikan untuk opsi PPS yang repatriasi non-investasi. “Jika […]
-
PPN Avtur Disebut Bikin Harga Tiket Pesawat Mahal, Ditjen Pajak Angkat Suara
Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak ) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dianggap membuat harga avtur mahal. Ditjen Pajak mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat hingga dikeluhkan masyarakat tidak serta merta karena beban PPN avtur sebesar 11%. “Dapat kami sampaikan bahwa pengenaan PPN atas avtur bukan menjadi satu-satunya penyebab naiknya […]
-
Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus, Ini Alasannya
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengusulkan penghapusan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB II). Mereka meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera melaksanakan kewenangan tersebut. “Sebagaimana amanah UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBN 2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pembebasan ini karena mereka mempunyai […]
-
Harga Energi Tinggi, Kementerian ESDM: Penerapan Pajak Karbon Belum Tepat!
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan pemerintah menunda penerapan pajak karbon disebabkan tingginya harga komoditas energi. Semula, penarikan pajak karbon diberlakukan pada Juli 2022 pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanah Air. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan, pemerintah masih melihat kapan […]
-
Omzet Rp500 Juta Tidak Kena Pajak, DJP Inginkan Ini dari Pelaku UMKM
Ditjen Pajak (DJP) menilai ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta akan mendorong pemulihan UMKM lebih berkembang. DJP menyebut fasilitas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun berlaku pada wajib pajak orang pribadi UMKM. Kebijakan itu diharapkan dapat memberikan keadilan sekaligus memberi ruang bagi UMKM berkembang. “Kebijakan […]
Got any book recommendations?
WA only