Mindblown: a blog about philosophy.
-
Soal Aturan Tarif PPh 21 Lebih Tinggi di e-Bupot 21/26, Ini Kata DJP
Aplikasi e-bupot 21/26 belum memuat fitur penerapan ketentuan tarif lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Contact center Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan hal tersebut saat merespons keluhan salah satu warganet di X. Warganet tersebut menyampaikan munculnya tarif normal (bukan tarif lebih tinggi 20%) saat memasukkan penghitungan PPh Pasal 21 […]
-
Ricuh Aturan Pajak Hiburan Baru, Begini Respons Pengusaha Bali
Founder Niluh Djelantik dan Aktivis Sosial, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menyampaikan jeritan pengusaha bali efek dari penerapan pajak hiburan sebesar 40%-75% dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Ni Luh berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pergi ke Bali untuk bertemu dengan seluruh pengusaha […]
-
DJP Papua Ungkap Jumlah Wajib Pajak yang Lapor SPT pada 2023
Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (DJP Papabrama) menyebutkan wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada 2023 mencapai 400.822. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil DJP Papabrama Heri Kuswanto berharap kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT pada 2024 dapat mencapai 100 persen. “Pada 2023 wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Papabrama yang telah […]
-
Ricuh Pajak Hiburan 40%, Pengusaha Bali Sampaikan Ini ke Sri Mulyani
Founder Niluh Djelantik dan Aktivis Sosial, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menyampaikan jeritan pengusaha bali efek dari penerapan pajak hiburan sebesar 40%-75% dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Ni Luh berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pergi ke Bali untuk bertemu dengan seluruh pengusaha […]
-
Contoh Saat Dimulainya Kewajiban PKP Pasal 18 ayat (1) PMK 164/2023
Lampiran PMK 164/2023 turut memuat contoh penentuan saat dimulainya kewajiban pengusaha kena pajak (PKP) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PMK 164/2023, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan pada permohonan tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak […]
Got any book recommendations?
WA only