NEWS
-
Lapor SPT PPh 2024 Masih Lewat DJP Online
Dirjen Pajak Kementrian Keuangan menegaskan pelaporan SPT Tahunan Pajak PPh masih menggunakan platform DJP Online, Hal ini tertuang dalam pengumuman Nomor PEN-9/PJ.09/2025. Dalam pengumumannya tersebut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjan Pajak Dwi Astuti membebarkan beberapa poin yang disampaikan Ditjen pajak Kemenkeu. Pertama, pelaporan SPT PPh Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya, termasuk pembetulannya, baik untuk […]
-
Sejak 2020, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp 32,32 Triliun, Fintech Paling Besar
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat sejak 2020 hingga 2024, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 32,32 triliun. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan, penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 25,35 triliun, pajak kripto […]
-
Indonesia Bisa Memaksa AS Bayar Pajak Global
Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menelurkan kebijakan memang di luar dugaan. Salah satunya soal mangkirnya AS dari penerapan pajak minimum global 15% bagi perusahaan multinasional berskala besar. Dalam pernyataannya, pemerintahan Donald Trump menegaskan kesepakatan pajak global yang diinisiasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tidak berlaku di AS. Kecuali, jika […]
-
Program Samsat Door to Door Ingatkan Masyarakat untuk Taat Bayar Pajak
Petugas Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) berencana meningkatkan upaya penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan program door to door atau kunjungan langsung ke rumah para penunggak pajak. Program ini bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan kewajiban membayar pajak. Kepala Seksi (Kasi) Standarisasi STNK Korlantas Polri, AKBP Aldo S, menjelaskan bahwa pelaksanaan […]
-
Insentif Pajak 0 Persen! Pemerintah Revisi Aturan DHE Eksportir Mulai 1 Maret 2025
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan kebijakan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir untuk menempatkan 100% DHE di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 dan bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konferensi pers […]
WA only