Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Kirim 18 Juta Email ke Wajib Pajak Ajak Ikuti PPS
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan tambahan 18 juta surat elektronik (surel) atau email kepada wajib pajak untuk segera ikut program pengungkapan sukarela (PPS) yang akan berakhir pada 30 Juni 2022. “Email ini sifatnya mengingatkan. Jadi kalau yang sudah mengikuti atau tidak perlu mengikuti saya sudah tulis di bawah untuk diabaikan email-nya,” […]
-
Ternyata Tak Semua Wajib Pajak Pakai NIK untuk NPWP, Begini Aturannya
Tak semua wajib pajak bakal menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hanya wajib pajak orang pribadi saja yang bakal menggunakan NIK sebagai NPWP, sedangkan wajib pajak badan tetap menggunakan NPWP sebagai tanda pengenal diri wajib pajak badan. “NPWP … bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK,” […]
-
Tak Sampaikan Dokumen, Wajib Pajak Ini Dapat Surat Peringatan Pertama
MAROS, Tim Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Maros melakukan kegiatan kunjungan ke wajib pajak di Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada 20 Mei 2022. Petugas Pemeriksa Pajak KPP Pratama Maros, dikutip dari siaran pers otoritas, mengatakan kunjungan dilaksanakan dalam rangka penyampaian surat peringatan pertama karena wajib pajak belum sepenuhnya memberikan dokumen yang […]
-
Langkah-Langkah Menghadapi Sengketa Pajak
JAKARTA – Proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sering kali tidak luput dari terjadinya sengketa. Sengketa pajak dapat timbul dari adanya ketidaksepakatan antara Wajib Pajak (WP) dan petugas pajak sebagai pihak yang berwenang. Hal ini dapat terjadi diantaranya karena adanya perbedaan penafsiran atas aturan perpajakan dan atau metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus […]
-
Jelang Penggunaan NIK sebagai NPWP, Ditjen Pajak Lakukan Validasi Data
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri akan melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan validasi NIK dan NPWP diperlukan untuk mendukung penggunaan NIK sebagai NPWP. “Karena ada juga yang masih double NPWP, atau NIK-nya […]
Got any book recommendations?
WA only