NEWS
-
Mengenal Perusahaan Asing di Balik Coretax Seharga Rp 1,3 Triliun
Proyek modernisasi sistem administrasi perpajakan alias Coretax yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menuai kritik dari kalangan Wajib Pajak. Keluhan utamanya terkait dengan keberadaan sistem baru yang dinilai rumit, sementara pengembangan sistem ini ternyata melibatkan sejumlah perusahaan asing ternama. Merujuk situs DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft resmi terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax […]
-
Serba-serbi Coretax, Dirancang Agar Efesien Tapi Kenapa Dianggap Menyusahkan Wajib Pajak
Layanan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Coretax, besutan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memodernisasi proses perpajakan berbuah masalah. Awalnya, sistem ini dirancang agar lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak serta petugas pajak. Namun dalam pelaksanaannya, banyak wajib pajak justru kesulitan mengakses sistem tersebut. Salah satunya adalah Andi, seorang praktisi perpajakan yang juga memiliki perusahaan di […]
-
34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menerima laporan dari sejumlah wajib pajak dan konsultan pajak tentang kendala saat menggunakan sistem inti administrasi pajak atau Coretax. Coretax telah diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ke publik sejak 1 Januari 2025. Ketua Departemen Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta mengatakan 34 masalah saat implementasi coretax […]
-
Cara Lapor SPT Karyawan di 2025, Pakai Coretax?
Pelaporan SPT Tahunan untuk periode 2024 bisa dilakukan sampai Maret 2025. Wajib pajak diharapkan dapat menyampaikan laporan secepat mungkin, menghindari penumpukan di akhir periode. Untuk saat ini, pelaporan tetap menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu e-Filling. Sebab Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang diimplementasikan pada awal 2025 ini masih difokuskan untuk wajib pajak badan. “SPT […]
-
Pajak Minimum Global Berlaku 2025, Ini Jatuh Tempo Pelaporan SPT-nya
Peraturan Menteri Keuangan PMK 136/2024 memerinci mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak yang terkait dengan ketentuan pajak minimum global atau Global Anti Base Erosion GloBE. Pasal 65 ayat 3 PMK 136/2024 menyebut entitas induk utama dari grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam ketentuan pajak minimum global wajib menyampaikan GloBE Information Return GIR kepada DJP paling lambat […]
WA only