NEWS
-
Aturan Pajak Minimum Global Berlaku, Pemerintah Siapkan 3 SPT Baru
Pemerintah akan menyiapkan 3 SPT baru dalam rangka mendukung pelaksanaan ketentuan pajak minimum global sesuai dengan ketentuan Global Anti Base Erosion GloBE. Merujuk pada Pasal 65 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan PMK 136/2024, 3 format SPT dimaksud adalah SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh domestic minimum top-up tax DMTT, dan SPT Tahunan PPh undertaxed […]
-
Coretax System Masih Tersendat, Ribuan Pengusaha Diskusi dengan Bos Pajak
Hingga saat ini, implementasi Coretax System masih dikeluhkan banyak Wajib Pajak termasuk pengusaha. Sejalan dengan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan diskusi yang diikuti wakil dari 100 asosiasi lintas sektor dan lebih dari 1.000 peserta mengikuti secara daring. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menyampaikan bahwa pergeseran perpajakan […]
-
Mudah Daftar NPWP Secara Online Melalui Coretax
Tahukah Anda, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini dapat dilakukan secara online melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Sistem ini mempermudah masyarakat untuk mendaftar NPWP kapan saja dan di mana saja. Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk mendaftar NPWP melalui Coretax. Langkah-langkah Pendaftaran NPWP di Coretax Akses […]
-
Pajak Minimum Global Mulai 2025: Dampak, Implementasi, dan Tantangan bagi Indonesia
Pemerintah resmi menerapkan pajak minimum global sebesar 15% mulai 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa penerapan pajak minimum global adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Dengan kebijakan ini, pajak tidak lagi menjadi faktor […]
-
Bukan Ditunda, Kemenkeu Tegaskan Opsen Pajak Tetap Jalan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak ada penundaan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro mengatakan bahwa kebijakan opsen pajak daerah tetap diberlakukan mulai 5 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). […]
WA only