Mindblown: a blog about philosophy.
-
Begini Contoh Implementasi Ketentuan Batas Waktu Upload Faktur Pajak
Melalui PER-03/PJ/2022, Ditjen Pajak (DJP) telah mengatur ketentuan batas waktu pengunggahan dan persetujuan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur). Terkait dengan ketentuan tersebut, otoritas juga memberi contoh implementasinya. Contoh tersebut dimuat dalam Lampiran huruf A angka 3 PER-03/PJ/2022. Adapun e-faktur wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP. […]
-
Dikenai Pajak Baru, Grup Telekomunikasi Ini Bakal Gugat Pemerintah
Digicel Grup mempertimbangkan untuk menggugat pemerintah Papua Nugini jika pemerintah tidak mencabut ketetapan pajaknya. Perusahaan jaringan telepon seluler dan penyedia layanan hiburan asal Jamaika tersebut menilai pajak yang dikenakan pemerintah diskriminatif. “Tambahan pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah Papua Nugini dikenakan satu kali senilai PGK350 juta [setara Rp1,4 triliun] pada anak perusahaan Digicel Pacific Ltd. […]
-
Beratkan Konsumen, Segini Tarif PPN Paket ‘Jalan-jalan’ Umrah
Pemerintah menyesuaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan seperti haji dan umrah, berlaku sejak 1 April 2022. Lantas bagaimana sikap penyelenggara haji dan umrah atas kebijakan pemerintah ini? Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur mengaku kaget dengan adanya penyesuaian tarif PPN untuk perjalanan ibadah […]
-
Dampak PPN Naik Jadi 11%
PEMERINTAH Lewat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% per 1 April 2022. Ada banyak produk yang dekat dengan masyarakat menjadi objek PPN, diantaranya adalah baju atau pakaian, sabun, tas, sepatu, pulsa, rumah, dan masih banyak lagi. Kebijakan ini menuai kritikan dari banyak pihak, karena dilakukan dalam kondisikan […]
-
Pajak Hasil Tax Amnesty Baru Terkumpul Rp 5,89 T
JAKARTA. Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty Jilid II makin bertambah. Hingga Minggu (10/4), PPS telah diikuti oleh 35.328 wajib pajak dengan 40.277 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 6,02 triliun dari total pengungkapan harta […]
Got any book recommendations?
WA only