NEWS
-
Buka Opsi Penggunaan e-Faktur Desktop, DJP Siapkan PER Dirjen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membuka kembali saluran e-Faktur Desktop untuk pembuatan faktur pajak. Kebijakan ini nantinya akan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER Dirjen) yang saat ini tengah disiapkan. Pembukaan kembali saluran e-Faktur Desktop disampaikan oleh Gideon Yulianto, Kasi Peraturan PPN Perdagangan II DJP, pada Rabu (15/1/2025). “Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Bapak/Ibu […]
-
Pemerintah Siap Menggulirkan Family Office
Rencana pemerintah menggulirkan lembaga pengelolal investasi bagi kelompok masyarakat kelas atas alias family office terus digodok. Rencana itu disebut-sebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bakal berbicara langsung kepada Presiden Prabowo terkait rencana pembentukan family office. Dia akan menemui Prabowo untuk mengajukan usulan agar pembentukaan […]
-
Gemerlap Kekayaan Crazy Rich Indonesia Tak Seimbang dengan Setoran Pajak
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah individu ultra-kaya yang terus bertambah setiap tahunnya. Dari koleksi mobil mewah, rumah megah, hingga liburan ke destinasi eksklusif, gaya hidup para crazy rich menjadi perhatian. Sayangnya, di balik gemerlapnya gaya hidup para crazy rich Indonesia, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak masih jauh dari optimal. […]
-
Coretax Diproyeksi Tambah Setoran Pajak Rp 1.500 T
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk mengecek pelaksanaan sistem pajak baru, Coretax. Luhut, menyatakan dukungan implementasi sistem Coretax yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini. DEN mengungkap implementasi sistem pajak […]
-
Sri Mulyani Bentuk Direktorat Baru di Kemenkeu, Awasi Akuntan hingga Konsultan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi membentuk direktorat baru di Kementerian Keuangan untuk membantu tugasnya mengelola keuangan negara, khususnya dalam mengawasi profesi akuntan hingga konsultan pajak. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang diteken pada 30 Desember 2024 lalu. Belied yang berisi 1.841 […]
WA only