NEWS
-
Pemkot meningkatkan pengawasan pajak hotel di Mataram
Mataram – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak hotel untuk mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp24 miliar tahun 2022. “Pengawasan objek pajak hotel sekaligus untuk mengoptimalkan setoran pelaku usaha hotel, setiap bulan,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Senin. Pernyataan itu disampaikan […]
-
PAD Tak Tercapai, Pemko Binjai Rencanakan Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi Tahun Depan
BINJAI – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai akan melakukan penyesuaian tarif baru untuk pajak dan retribusi. Hal Ini dilakukan seiring dengan besaran tarif pajak dan retribusi yang ada realisasinya jauh dari target. Bahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara juga mencatat tarif retribusi pada Pasar Bundar tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak tiga tahun terakhir. Akibatnya, […]
-
Angsuran PPh Pasal 25 Nihil, Wajib Pajak Tak Perlu Lapor SPT Masa PPh
Wajib pajak dapat dibebaskan dari kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (4) PMK 9/2018, Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan terdapat wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban melapor SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib pajak tersebut adalah yang memiliki angsuran PPh Pasal 25 nihil. […]
-
Manipulasi Laporan Tahunan, Dua Pengemplang Pajak Ditindak
BALIKPAPAN–Dua pengemplang pajak di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan. Tersangka berinisial FH dan HR. Keduanya merupakan warga Balikpapan yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan pajak sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 1,74 miliar. Penyerahan dua tersangka ke Kejari Balikpapan ini dilakukan tim Penyidik Pegawai […]
-
Ada Pajak Minimum Global, DJP Pertimbangkan Penerapan QDMTT
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) tengah mempertimbangkan penerapan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) atau pajak minimum domestik sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional II DJP Matondang Elsa Siburian mengatakan pemerintah perlu menganalisis dampak QDMTT terhadap penerimaan pajak, termasuk perekonomian, sebelum menerapkan QDMTT. “[Dampak QDMTT terhadap penerimaan pajak […]