Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Daerah Susah Naik, Pemda Harap UU HKPD Dorong Sinergi Pendanaan
DEMAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berharap keberadaan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dapat mendorong kolaborasi pendanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mengatakan kolaborasi diperlukan mengingat pendapatan di daerah tidak dapat ditingkatkan terlalu tinggi karena mayoritas jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah adalah […]
-
Sri Mulyani Beberkan Pencapaian Desentralisasi Fiskal Selama 20 Tahun Terakhir
JAKARTA. Dalam acara kick off Sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir. Ia bilang, desentralisasi fiskal telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkonstribusi dalam pencapaian kinerja nasional. Pertama, kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah menunjukkan tren […]
-
Hingga 10 Maret 2022 Kemenkeu Telah Terima Rp 2,83 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II
JAKARTA Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II makin bertambah. Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 2,83 triliun dari total pengungkapan harta Rp 27,39 triliun nilai harta bersih, pada Kamis (10/3). Harta itu diungkap […]
-
Hanya Sampai Juni 2022, Ditjen Pajak Imbau Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty
Pemerintah terus mendorong wajib pajak (WP) agar bisa memanfaatkan dengan baik Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II yang berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Sebab, program ini hanya berjalan selama 6 bulan saja. Ketentuan tersebut, bertujuan untuk mendorong sistem dan reformasi perpajakan yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]
-
Wah, Sebanyak 190.000 SPPT Bakal Dapat Pemutihan Pajak PBB
LOMBOK BARAT, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat berencana melakukan pemutihan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk 190.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pada tahun ini. Kepala Bidang Penagihan Bapenda Lombok Barat Subayin Fikri menyampaikan rencana pemutihan pajak tersebut jika dinominalkan mencapai Rp2 miliar. Adapun pemutihan pajak akan diatur dalam peraturan bupati (perbup). “Dari […]
Got any book recommendations?
WA only