Mindblown: a blog about philosophy.
-
Faisal Basri: Penguasa tutup mata ‘lindungi’ China eksploitasi SDA
kabarbisnis.com: Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pemerintah yang seakan buta dengan sejumlah kerugian dalam investasi sumber daya alam (SDA) seperti nikel, termasuk di dalamnya perekrutan para tenaga kerja asing asal China. Dalam serangkaian investasi soal nikel tersebut, Faisal menyebut Ibu Pertiwi cuma dapat upah kuli dan biaya sewa lahan ala kadarnya. Faisal mengatakan, pemerintah –yang […]
-
Penerapan Pajak Karbon ke PLTU Dinilai Belum Tentu Optimal, Ini Alasannya
Pemberlakuan pajak karbon terhadap sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dinilai belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batu bara tidak turut terkena pajak. Pemerintah perlu menyampaikan tolok ukur pemberlakuan pajak karbon dengan jelas. Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai bahwa belum terdapat penjelasan dari pemerintah terkait proses bisnis karbonisasi. Hal […]
-
Siap-Siap, Mulai April 2022 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Naik 11 Persen
Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun ini menjadi 11 persen. Info tersebut disampaikan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan mulai berlaku pada April tahun 2022 mendatang. Kabar itu tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Tarif PPN akan naik dari 10 persen jadi 11 persen,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal […]
-
Startup Ini Fokus Kemudahan Pelayanan Penerimaan Pajak
Perusahaan rintisan (startup) HiPajak meraih pendanaan terbaru dari perusahaan Venture Capital dari Singapura 1982 Ventures. Pendanaan ini nantinya akan difokuskan dalam pengembangan produk serta fitur agar semakin menjawab kebutuhan konsumen dalam mempermudah aktivitas perpajakan. “HiPajak hadir untuk simplify berbagai langkah terkait pajak penghasilan yang dapat menghemat biaya hingga 95 persen. Hanya dengan semudah chatting […]
-
PP Soal Natura Hingga KUP Masih dalam Proses Harmonisasi di Kemenkumham
Peraturan pemerintah (PP) terkait ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai turunan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan selesai dalam waktu dekat. Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengatakan, PP dan KUP tersebut sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak […]
Got any book recommendations?
WA only