Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax Amnesty Jilid II, 9.909 Wajib Pajak Lapor Harta Rp9,2 Triliun
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat terdapat 9.909 wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Dikutip dari laman PPS Pajak.go.id, Jumat (4/2), tercatat nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp9,2 triliun, dengan 10.880 surat keterangan. Untuk deklarasi dari dalam negeri (domestik) tercatat sebesar Rp7,89 triliun. Sedangkan, deklarasi […]
-
Apa itu G20? Berikut Sejarah, Agenda, dan Manfaat untuk Indonesia | Ekonomi
Tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh. Artinya, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Serah terima presidensi dari Italia, selaku Presidensi G20 2021 kepada Indonesia, sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di […]
-
Pungutan Pajak Digital Tembus Rp5 Triliun hingga Januari 2022
Jakarta: Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyebutkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas produk digital telah mencapai Rp5,03 triliun sejak 2020 sampai 31 Januari 2022. “Dari sejak implementasinya pada 2020 sampai sekarang, sudah ada 98 PMSE yang kami tunjuk secara bertahap dan nanti akan kami evaluasi secara terus-menerus,” […]
-
Asosiasi Pengusaha Usulkan Tarif PPh Badan Dipangkas 2,5 Persen
DHAKA, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) mendesak Pemerintah Bangladesh untuk dapat memangkas tarif pajak penghasilan badan sebesar 2,5% pada tahun fiskal 2022-2023. Presiden DCCI Rizwan Rahman mengatakan pemangkasan tarif pajak harus dilakukan pemerintah untuk menyelaraskannya dengan tarif rata-rata regional. Menurutnya, pemangkasan tarif juga akan berpotensi meningkatkan investasi lokal dan asing. “Jika pemerintah memotong […]
-
Begini Ketentuan Pemanfaatan Insentif Jika KLU Wajib Pajak Berubah
JAKARTA, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 3/2022 memerinci aturan mengenai wajib pajak penerima insentif pajak yang mengalami perubahan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU). Merujuk pada Pasal 4 ayat (5) PMK 3/2022, apabila KLU wajib pajak penerima insentif pengurangan PPh Pasal 25 berubah dan ternyata KLU-nya tak sesuai ketentuan maka wajib pajak menjadi tidak berhak mendapatkan […]
Got any book recommendations?
WA only