NEWS
-
Coretax Kerap Bermasalah, Wajib Pajak Tak Didenda Jika Telat Terbitkan Faktur Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan wajib pajak tidak akan didenda apabila terlambat menerbitkan faktur pajak akibat sistem Coretax bermasalah. Hal ini merespons keluhan wajib pajak yang kesulitan menerbitkan faktur pajak melalui sistem Coretax karena sistem tersebut kerap mengalami masalah. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, pihaknya akan menerapkan masa transisi sehingga […]
-
Dikritik Bank Dunia, Luhut Tawarkan Solusi Digitalisasi dan Coretax untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak RI
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi kritik tajam Bank Dunia (World Bank) terkait buruknya kinerja penerimaan pajak Indonesia. Sebagai solusi, ia menegaskan pentingnya penerapan digitalisasi dan sistem Coretax untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dari masyarakat. “World Bank itu kritik kita bahwa kita salah satu negara yang meng-collect pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan […]
-
Tarif Pajak Hiburan Dipatok 40%-75%, Tempat Pijat dan Spa Gak Kena!
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan usaha spa atau mandi uap tidak termasuk kategori hiburan. Dengan demikian, artinya usaha spa tidak termasuk obyek pajak barang dan jasa tertentu untuk kategori hiburan dengan tarif 40-75%, seperti karaoke dan diskotek. MK membacakan putusannya pada 3 Januari 2025. Putusan MK ini terkait dengan gugatan uji materi terhadap sejumlah pasal […]
-
DJP Rilis Pengumuman, Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan
Melalui Pengumuman No. PENG-1/PJ.09/2025, Ditjen Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan direktur jenderal pajak (dirjen pajak). Terdapat beberapa hal yang diumumkan DJP kepada masyarakat. Pertama, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap segala modus penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP) dengan menggunakan nama pejabat/pegawai DJP. “[Kedua], masyarakat dapat mengonfirmasi kebenaran informasi dari surat, […]
-
Pantau Gerak Gerik Warga RI, Prabowo Tahu Mudah Siapa Tak Bayar Pajak
Isu rendahnya penerimaan pajak di Indonesia sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan warga. Kini dengan sistem canggih yang dirancang pemerintah, masalah kepatuhan bisa diatasi. “Ada kendala yang dihadapi DJP mengenai kepatuhan yang rendah,” ungkap Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri dalam konferensi pers, dikutp Jumat (10/1/2025). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah memulai dengan penerapan sistem […]
WA only