Mindblown: a blog about philosophy.

  • Menkeu: Fasilitas Kantor Kena Pajak Untuk Level Atas, Bukan Hp Atau Laptop Pegawai

    Menkeu: Fasilitas Kantor Kena Pajak Untuk Level Atas, Bukan Hp Atau Laptop Pegawai

    JAKARTA. Sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) nampaknya mulai gencar dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-undang HPP, Jumat (19/11) menegaskan, salah satunya, terkait penetapan pajak untuk kenikmatan yang diterima oleh pegawai atau disebut natura.  Kata Menkeu, tak semua kenikmatan perusahaan ke pegawai akan kena pajak penghasilan […]

  • 3 Cara menghapus NPWP: Secara online, tertulis, dan datang langsung

    3 Cara menghapus NPWP: Secara online, tertulis, dan datang langsung

    Jakarta. Setiap warga Indonesia, ada satu identitas yang wajib dimiliki selain Kartu Tanda Penduduk. Yaitu, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Nomor ini wajib dimiliki setiap warga Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Namun, apakah kamu tahu, NPWP bisa dihapus atau dinonaktifkan? Melansir informasi yang dirilis indonesia.go.id yang mengutip laman www.pajak.go.id, penghapusan itu […]

  • Pegawai Dengan Penghasilan Rp 20,8 Juta ke Atas Bisa Kena Pajak Atas Fasilitas

    Pegawai Dengan Penghasilan Rp 20,8 Juta ke Atas Bisa Kena Pajak Atas Fasilitas

    JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura. Kebijakan ini akan menyasar pada masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi, umumnya seperti direksi maupun pemimpin perusahaan.  Adapun kebijakan pajak atas natura ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kendati demikian, pemerintah belum memerinci fasilitas barang yang […]

  • Pengemplang Pajak Tak Ikut ‘Tax Amnesty II’ Bayar Denda 200%

    Pengemplang Pajak Tak Ikut ‘Tax Amnesty II’ Bayar Denda 200%

     Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tahun depan adalah kesempatan terakhir bagi pengemplang pajak untuk meminta pengampunan atas dosa perpajakan. Semua itu tak lain dan tak bukan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang lebih dikenal dengan Tax Amnesty jilid II. Adapun program PPS ini tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]

  • Tax amnesty jilid II: Pemerintah tawari dua skema pengampunan pajak

    Tax amnesty jilid II: Pemerintah tawari dua skema pengampunan pajak

    Jakarta. Pemerintah akan menawari pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak. Tak tanggung-tanggung, para wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan/ tidak melaporkan sebagian penghasilannya itu dapat mengikuti dua program pengampunan pajak sekaligus. Pemerintah akan menggelar pengampunan pajak mirip tax amnesty lima tahun lalu bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak yang akan berlangsung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only