NEWS
-
Kemenkeu Pangkas Ambang Batas Harga Referensi Pajak Ekspor CPO
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan ambang batas acuan pajak ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi USD680 per ton dari USD750 per ton. Di bawah kebijakan baru, ekspor CPO dan produk turunannya, minyak sawit yang dimurnikan, diputihkan dan dihilangkan baunya (RBD), dan RBD palm olein, tidak akan dikenakan pajak jika harga acuan ditetapkan di bawah […]
-
Ini Isi RUU Pajak, Iklim, dan Obat-obatan yang Baru Disahkan Senat AS
Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan, iklim, dan obat-obatan setelah melalui proses panjang. Dilansir dari Bloomberg pada Senin (8/8/2022), RUU tersebut sedang disiapkan menjadi undang-undang (UU) untuk disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mendapatkan tanda tangan Presiden AS Joe Biden. RUU disahkan setelah 51 anggota Senat partai Demokrat mendukung dan 50 […]
-
Sri Mulyani Prediksi Penerimaan Pajak Komoditas Turun di 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi penerimaan pajak dari sektor komoditas di bawah Rp279 triliun pada 2023 atau tak setinggi proyeksi tahun ini. Untuk 2022, Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak dari sisi komoditas mencapai Rp279 triliun dan bea keluar dari sektor komoditas Rp48,9 triliun. “(Kenaikan penerimaan negara dari sisi komoditas) ini mungkin tidak akan berulang dan tidak akan […]
-
Sampai Juli 2022, Penerimaan Perpajakan Tumbuh 25,8%
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan perpajakan hingga Juli 2022 sebesar Rp 1.213,5 triliun. Kinerja tersebut mencapai 68% dari target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun, dan tumbuh 25,8% secara tahunan atau year on year (yoy) dari penerimaan pada periode yang sama tahun lalu. Adapun jika diperinci, penerimaan perpajakan tersebut ditopang penerimaan […]
-
Eksekusi Pajak Karbon Tunggu Momentum yang Pas, Kapan?
Dalam rangka menurunkan emisi karbon, pemerintah telah membuat instrumen pengenaan pajak bagi kegiatan usaha yang menghasilkan emisi. Sayangnya, instrumen pajak karbon yang seharusnya diterapkan per 1 April 2022 lalu masih belum diimplementasikan. Alasannya karena ketidakpastian global yang membuat ekonomi belum stabil. Sehingga pemerintah masih menunggu momen yang pas untuk bisa merealisasikan amanat UU Harmonisasi Peraturan […]
WA only