NEWS
-
Sektor Padat Karya Dapat Insentif Pajak, Ini Kata Apindo
JAKARTA. Pemerintah telah merilis paket stimulus ekonomi khusus bagi industri padat karya untuk meminimalisir dampak dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Insentif yang digelontorkan untuk industri padat karya mencakup pajak penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21) ditanggung pemerintah hingga stimulus kredit investasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha […]
-
PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
JAKARTA. Langkah pemerintah memberikan bantuan stimulus ekonomi untuk kesejahteraan rumah tangga mendapat sambutan positif. Kebijakan itu dinilai akan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan. Hal ini disampaikan langsung oleh pakar kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi dalam menyikapi pemberlakukan PPN 12 persen. Namun, dia berharap langkah […]
-
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Seruan Boikot Pajak Imbas Kenaikan PPN 12 Persen
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mau menjawab saat ditanya wartawan tentang seruan boikot pajak imbas kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Pemerintah memutuskan untuk tetap menaikkan tarif PPN tahun depan meski kebijakan itu banyak dikritik masyarakat, DPR, dan ekonom. Sri Mulyani ditemui setelah rapat bersama sejumlah menteri dan wakil menteri […]
-
Penerimaan pajak Kaltim-Kaltara mencapai Rp35 triliun
Samarinda. Penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai Rp35,02 triliun hingga 30 November 2024 atau 87,02 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp40,24 triliun. “Penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, yaitu sebesar Rp17,14 triliun atau 81,07 persen dari target,” kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah […]
-
PPN Naik 12% di Tengah Ekonomi yang Rapuh, Rakyat dapat Apa?
JAKARTA. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 12% yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dianggap tidak tepat di tengah rapuhnya kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mencari alternatif kebijakan fiskal yang lebih kreatif tanpa membebani daya beli masyarakat. “Kenaikan ini berpotensi meningkatkan inflasi terutama mempengaruhi harga kebutuhan pokok […]
WA only