Mindblown: a blog about philosophy.
-
650.000 Wajib Pajak Sudah Ditelepon DJP, Ada Apa?
Ditjen Pajak (DJP) terus menjalankan layanan outbound call dalam program click, call, dan counter (3C) untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus melakukan pengawasan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas memanfaatkan outbound call untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak/penanggung pajak melalui telepon. “Sejauh ini sudah ada lebih dari 650.000 wajib […]
-
Golongan Pajak Penghasilan Diubah, 2 Juta Orang Diuntungkan
Jakarta. Pemerintah mengubah tarif dan golongan (bracket) pajak penghasilan orang pribadi (PPh). Jika sebelumnya rentang penghasilan Rp 0-50 juta per tahun kena PPh 5%, kini diperluas menjadi Rp 0-60 juta per tahun.Perubahan tersebut diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR dalam Rapat Paripurna 7 Oktober 2021. “Jadi […]
-
Suahasil Beberkan Keistimewaan Skema Pajak Karbon di Indonesia
Kementerian Keuangan menyatakan skema pajak karbon yang diterapkan di Indonesia akan berbeda dibandingkan dengan negara lain. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan skema pajak karbon disusun berdasarkan kajian literatur dari berbagai negara di dunia. Pemerintah kemudian menetapkan desain pajak karbon di Indonesia menggunakan kombinasi cap, trade, dan tax. “Pajak karbon ini bukan pajak atas emisi. […]
-
DJP: Semua Proses Ungkap Harta Sukarela Lewat Saluran Elektronik
Ditjen Pajak (DJP) sedang mempersiapkan sistem teknologi informasi untuk mengakomodasi pemberlakuan program pengungkapan sukarela pada awal tahun depan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (29/10/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan nantinya, seluruh proses pengungkapan harta secara sukarela hingga terbitnya Surat Keterangan akan dilakukan melalui saluran […]
-
Kadin: Pelaku Usaha Harus Dukung Penerapan Pajak Karbon
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai bahwa para pelaku usaha perlu mendukung penerapan pajak karbon untuk menekan dampak krisis iklim. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Kadin periode 2021–2026 Arsjad Rasjid dalam sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Acara itu diselenggarakan Kadin pada Jumat (29/10/2021). Arsjad menjelaskan bahwa terdapat banyak keringanan […]
Got any book recommendations?
WA only