Mindblown: a blog about philosophy.

Opsen Pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) hadir sebagai solusi penguatan fiskal daerah. Skema opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu di daerah. Keberadaan opsen diharapkan mendongkrak penerimaan yang selama ini minim dan bergantung pada dana transfer. Cita-cita kemandirian fiskal niscaya tercapai bilamana skema ini berjalan efektif. Fakta problematiknya, definisi […]

Kementerian Perdagangan menyebutkan rencana penerapan pajak karbon lintas negara tidak disertakan dalam perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-EU CEPA). Namun, pemerintah akan terus memantau perkembangan Green Deal terbaru. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menjelaskan, pengenaan pajak karbon merupakan bagian dari kebijakan domestik Uni Eropa, sehingga tidak […]

Pemerintah daerah (Pemda) yang mulai mendorong solusi digital, terutama berkaitan transaksi nontunai dalam berbagai aspek, akan merasakan dampak positif berupa percepatan pemulihan ekonomi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terungkap dalam diskusi virtual peluncuran Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah (PATRIOT) besutan Grab dan OVO dengan peresmian yang berlangsung secara fisik di Surakarta, […]

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berorientasi untuk memutus persoalan fundamental sektor perpajakan Indonesia. UU HPP juga merupakan bagian dari kesinambungan agenda reformasi pajak. Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan UU HPP hadir pada momentum yang tepat sebagai langkah antisipatif untuk mengimbangi pemulihan ekonomi. UU HPP juga berupaya untuk menyelaraskan […]