Mindblown: a blog about philosophy.

Jakarta – Kementerian Keuangan telah menetapkan tonggak sejarah baru terkait dukungan pada perubahan iklim dunia. Pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. “Indonesia menjadi penggerak pertama pajak karbon di dunia terutama dari negara kekuatan ekonomi baru (emerging). Ini bukti konsistensi komitmen […]

JAKARTA. Beragam jurus diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara untuk bergerak menuju green economy. Indonesia baru saja meresmikan payung hukum yang mengatur tentang pajak karbon. Di sisi lain, Korea Selatan sudah menerapkan carbon trading sejak 2015. Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menandai babak baru kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pengendalian perubahan iklim. Beleid itu […]

Jakarta – Pemerintah menegaskan tujuan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang kerap disebut sebagai Tax Amnesty dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hanya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP). Pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang masuk dari pelaksanaan program PPS. “Saya ingin menekankan ini sekali lagi. Target dari Program Pengungkapan Sukarela ini adalah pengungkapan sukarela wajib pajak kita. Target dari […]

JAKARTA,Pemerintah akan menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap harta yang belum diambil pajaknya mulai 1 Januari 2022. Program yang lebih dikenal dengan pengampunan pajak (tax amnesty) ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah menargetkan pengumpulan pajak yang lebih besar dari salah satu program reformasi sistem perpajakan ini. Kendati demikian, bendahara negara masih menghitung-hitung berapa target […]

JAKARTA. Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menimbulkan keresahan di industri asuransi. Sebab beleid baru pajak tersebut juga membuka jalan pemungutan pajak terhadap bisnis jasa keagenan asuransi. Hal ini tentu saja termasuk agen asuransi yang akan kena pajak pertambahan nilai (PPN) minimal 596 atas jasanya. Ini artinya, selain pajak penghasilan (PPh), agen asuransi akan […]