Mindblown: a blog about philosophy.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap platform penyelenggara sistem elektronik yang tidak menyelenggarakan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak Pasal 32A UU KUP. Bila penyelenggara sistem transaksi elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal 32A UU KUP yang telah diubah dengan UU HPP, pemutusan akses dapat dikenakan setelah penyelenggara telah […]

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (12/10/2021). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kendati menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi, kewajiban pembayaran pajak tetap mengacu pada ketentuan yang […]

 Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha telah terserap Rp59,99 triliun sampai dengan 8 Oktober 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 95,5% dari pagu senilai Rp62,83 triliun. Dengan realisasi tersebut, pagu untuk insentif perpajakan kini hanya tersisa Rp2,84 triliun hingga akhir tahun. “Klaster insentif usaha [realisasinya] ada 95,5%,” katanya dalam konferensi […]