NEWS
-
Imbau Wajib Pajak Ikut PPS, DJP: Banyak Data yang Masuk dan Valid
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan jumlah dan kualitas data yang diterima pada saat ini berbeda dengan masa penyelenggaraan tax amnesty. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Denty Tresna M mengatakan saat penyelenggaraan tax amnesty pada 2016—2017, DJP belum mempunyai banyak data seperti sekarang. Selain itu, proses pengolahan data pada saat ini juga sudah lebih baik. “Banyak data […]
-
DJP Sebut Opsi Pembetulan SPT Tetap Ada, tapi Ikut PPS Lebih Mudah
JAKARTA, Meskipun ada Program Pengungkapan Sukarela (PPS), wajib pajak tetap bisa memilih melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) atas harta yang belum belum dilaporkan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (22/6/2022). Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Bima Pradana mengatakan mengatakan pembetulan SPT dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 8 […]
-
Realisasi Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Tembus Rp15,8 Miliar
JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi insentif tambahan yang diberikan kepada perusahaan kawasan berikat dan KITE untuk penanganan pandemi Covid-19 sudah mencapai Rp15,88 miliar hingga 13 Mei 2022. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Untung Basuki mengatakan insentif tambahan diberikan untuk mendukung perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan KITE yang tetap berproduksi selama pandemi Covid-19. “Ini yang kami berikan […]
-
Pemerintah Akan Terbitkan Private Placement SUN untuk Tax Amnesty Jilid II
JAKARTA. Pemerintah kembali akan melakukan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela alias Tax Amnesty Jilid II. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melaporkan, pemerintah akan menawarkan dua seri SUN untuk transaksi private placement tersebut. Pertama, seri FR0094 berdenominasi rupiah, dengan jenis kupon tetap dan pembayaran kupon semi annual. Rentang imbal hasil (yield) […]
-
Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Untuk Membangkitkan UMKM
Ditjen Pajak (DJP) menyebut ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta akan mendorong pemulihan UMKM dari pandemi Covid-19. DJP menjelaskan fasilitas omzet tidak kena pajak sejumlah Rp500 juta per tahun berlaku pada wajib pajak orang pribadi UMKM. Kebijakan itu telah resmi berlaku pada tahun ini. “Pemerintah mendorong bangkitnya UMKM […]
WA only