Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPh Final 10% Bunga Obligasi Tak Berlaku Jika Diterima Wajib Pajak Ini
Ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final dikecualikan untuk 2 kelompok penerima penghasilan bunga obligasi. Pengecualian itu ditegaskan pemerintah dalam PP 91/2021. Dalam beleid ini, disebutkan penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dikenai PPh yang bersifat final. “Tarif pajak penghasilan yang bersifat final … […]
-
DJP: Wajib Pajak Belum Diaudit Memiliki Risiko Kepatuhan Lebih Tinggi
Wajib pajak berisiko tinggi merupakan prioritas pengawasan dan pemeriksaan Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (8/9/2021). Berdasarkan data DJP, wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang laporan keuangannya belum diaudit memiliki kecenderungan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak berisiko tinggi oleh compliance risk management (CRM) pemeriksaan dan pengawasan. […]
-
Rasio Perpajakan Daerah Sulit Melesat, Ini Ganjalannya
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyebutkan kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengalami banyak perbaikan sejak 2016. Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Putut Hari Satyaka mengatakan rasio perpajakan daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) konsisten berkisar pada angka 1%. Pada tahun fiskal 2016 lalu tax ratio pajak dan retribusi sebesar 1,35%. Angka […]
-
Diskon 50% PBB Dapat Apresiasi Pengusaha
Kebijakan insentif pajak daerah yang digulirkan Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan apresiasi dari pelaku usaha. Ketua Asosiasi Hotel Mataram Yono Sulistyo mengatakan insentif pajak daerah cukup membantu menjaga arus kas perusahaan selama pandemi Covid-19. Dia menyampaikan disalurkannya insentif membuat pelaku usaha menghemat pembayaran pajak. Salah satu jenis insentif yang dirasakan adalah pajak bumi […]
-
Kabar Gembira! Pajak Sembako Akhirnya Dibatalkan
Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya membatalkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok (sembako) dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru. Keputusan tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan skema pungutan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini dilandasi oleh […]
Got any book recommendations?
WA only