NEWS
-
IMF Sarankan Reformasi Pajak di Negara Ini, Termasuk Batasi Insentif
LISBON, International Monetary Fund (IMF) memberi rekomendasi kepada Portugal untuk melakukan reformasi pajak. Menurut IMF, Portugal harus melakukan reformasi agar sistem pajak di negara tersebut lebih efisien. Selain itu, reformasi pajak diperlukan untuk menghapus distorsi yang selama ini terjadi serta memperluas basis pajak. “Ada ruang untuk memperkuat kebijakan pajak dan analisis belanja pajak, mengurangi dan […]
-
Catatan BPK untuk DJP, Tujuan Pemberian Insentif Pajak Belum Tercapai
JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pemberian insentif perpajakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh Ditjen Pajak (DJP). Merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021, mekanisme verifikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola permohonan dan laporan realisasi insentif masih belum dapat menjamin kelayakan penerimanya. Menurut BPK, hal ini membuat tujuan pemberian insentif pajak […]
-
Penetapan Pajak Digital Global Mundur Satu Tahun
JAKARTA — Kesepakatan pajak digital global bakal membutuhkan waktu satu tahun lebih lama untuk ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada Selasa (24/5/2022). Awalnya kesepakatan pajak digital global rencananya ditandatangani pada pertengahan tahun ini. Mundurnya penetapan tersebut akan memberi negara lain bagian yang lebih besar dari penerimaan pajak atas […]
-
Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Usaha, Sri Mulyani: Pulih Merata
JAKARTA, Pemerintah mencatat setoran pajak pada seluruh sektor usaha utama terus membaik dan berada pada zona positif hingga April 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan 50,6%. Capaian tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan periode yang sama 2021, dengan pertumbuhan minus 0,3%. Sektor usaha tersebut menjadi andalan dalam […]
-
PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini
PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sudah mulai berlaku pada 1 April 2022. Saat peraturan itu berlaku, sejumlah peraturan dan keputusan direktur jenderal pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, PER-58/PJ/2010. Kedua, PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-04/PJ/2020. Ketiga, PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-10/PJ/2020. Kelima, KEP-754/PJ/2001. “Dengan adanya perbaikan aturan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP (pengusaha kena […]