Mindblown: a blog about philosophy.
-
Alasan UMKM keberatan dikenakan PPh minimum 1% untuk wajib pajak yang merugi
Pemerintah berencana akan menerapkan alternatif minimum tax (AMT) berupa tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 1% atas penghasilan bruto wajib pajak yang merugi. Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 31F RUU KUP yang kini tengah dibahas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI. Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantoni […]
-
Penyidik Pajak Bisa Tangkap WP, Begini Rencana Aturannya
Penyidik Ditjen Pajak (DJP) tidak bisa sembarangan menangkap wajib pajak (WP) pelaku tindak pidana pajak. Dalam praktiknya, penyidik DJP tetap perlu berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) sebelum menangkap tersangka. Melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (RUU KUP), pemerintah mengusulkan adanya kewenangan bagi penyidik untuk menangkap ataupun menahan tersangka yang […]
-
Tingkatkan Tax Ratio, SIN Pajak Perlu Diterapkan
Jakarta, Beritasatu.com – Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki posisi yang sangat penting, karena dengan pajak dari rakyat, negara dapat membiayai segala pengeluarannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak sendiri dapat diartikan sebagai iuran dari warga negara kepada negara, tanpa kontraprestasi langsung, dipungut berdasarkan undang-undang, dan dapat dipaksakan.Pengertian pajak ini berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Pembayaran retribusi mempunyai […]
-
Reformasi Pajak Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Negara
Merdeka.com – Pemerintah tengah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai komponen yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun terus melakukan reformasi perpajakan untuk mencapai hal tersebut. Anggota Pemeriksa Pajak Madya DJP, Harry Budi Artono, mengatakan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak diperlukan institut perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel. […]
-
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo Ungkap Cara Strategis Perbaiki Tax Ratio
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan periode 2001-2006 Hadi Poernomo mencatat tax ratio atau rasio pajak di era Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun terakhir terus turun. Sejak 2016 hingga 2020, angkanya 10,37 persen, 9,89 persen, 10,24 persen, 9,76 persen, dan 8,33 persen. “Ironisnya, hal tersebut bertolak belakang dengan prestasi penerimaan perpajakan selepas terjadinya krisis […]
Got any book recommendations?
WA only