NEWS
-
‘Rejeki Nomplok’ Sri Mulyani, Pundi Pajak Tambah Rp44 Triliun dari PPN 11 Persen
JAKARTA — Kementerian Keuangan di tangan Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan pajak akan bertambah sebesar Rp44 triliun karena pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11 persen. Direktur Perpajakan I Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN akan memberikan ruang bagi peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya peran konsumsi dalam perekonomian Indonesia, […]
-
Penguatan SDM hingga ekonomi hijau jadi fokus kebijakan fiskal 2023
Proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat, Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau akan menjadi fokus pelaksanaan kebijakan fiskal pada 2023. “Proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang […]
-
Malaysia Masih Mengkaji Pemangkasan Tarif Pajak Ekspor CPO
Malaysia masih mengkaji kelayakan pemangkasan tarif pajak ekspor minyak sawit mentah, demikian pernyataan Kementerian Komoditas pada Jumat. Pernyataan itu muncul setelah Indonesia mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang mengguncang pasar minyak nabati global. Malaysia, produsen CPO terbesar kedua di dunia, sedang mencari cara untuk meningkatkan pangsa pasar minyak nabatinya. Peluang bagi Malaysia melakukan […]
-
Indonesia Siap Terapkan Aturan Perpajakan Internasional
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Indonesia siap mengimplementasikan kedua pilar prinsip perpajakan internasional yang telah disepakati. Kedua pilar ni akan memberikan dampak yang signifikan bagi sebuah negara. Dalam pertemuan pertama Finance Ministers dan Central Bank Governors (FMCBG) G20 pada Februari 2022 lalu, dua pilar prinsip perpajakan internasional mengenai perpajakan di sektor digital dan global minimum taxation telah disepakati. Kedua […]
-
DJPPR Kembali Private Placement SBSN Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah akan melakukan transaksi private placement Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program Tax Amnesty Jilid II Wajib Pajak, pada 17 Mei 2022. “Pelaksanaan transaksi private placement ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan […]
WA only