Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengecualian PPh Minimum WP Badan Rugi Bakal Diatur dalam PMK
Pemerintah kembali menegaskan adanya pengecualian dalam pengenaan alternative minimum tax (AMT) kepada wajib pajak tertentu. Rencana kebijakan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (30/8/2021). Usulan pengenaan AMT berupa pajak penghasilan (PPh) minimum 1% dari penghasilan bruto masuk dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). AMT akan dikenakan terhadap wajib pajak […]
-
Urgensi Reformasi Perpajakan Untuk Mendorong Konsolidasi Fiskal
Jakarta (ANTARA) – Reformasi perpajakan mendesak dilakukan meskipun di tengah proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, agar pendapatan perpajakan dapat meningkat sehingga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat mengarah ke bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah akan mereformasi perpajakan […]
-
Insentif Diskon PPN Bakal Berlaku Hingga Desember 2022
Pemerintah Federal Austria memperpanjang periode insentif pajak, terutama untuk jenis pajak barang dan jasa. Dewan Federal Austria memberikan lampu hijau bagi pemerintah untuk memberikan insentif pajak pada tahun fiskal 2021. Insentif berlaku pada sektor usaha yang masih terdampak pandemi Covid-19 seperti jasa pariwisata. “Perpanjangan penurunan tarif PPN di bidang perhotelan sektor budaya berlaku hingga 31 […]
-
Sri Mulyani Beri Sinyal Kurangi Insentif Pajak secara Bertahap
Kementerian Keuangan memberikan sinyal untuk mulai mengurangi pemberian insentif pajak secara bertahap seiring dengan pulihnya geliat perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian relaksasi atau insentif pajak akan selalu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Dia memperkirakan ekonomi tahun depan akan makin membaik sehingga pemberian insentif pajak secara bertahap dikurangi. “Kami harap kalau momentum pemulihan makin […]
-
RUU Aturan Dagang Elektronik ASEAN Segera Difinalisasi
Jakarta: Pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat untuk segera menyelesaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC). “Persetujuan ini sebagai payung kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik antarpemerintah di ASEAN sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerja sama melalui […]
Got any book recommendations?
WA only