Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Cara Sri Mulyani Kejar Pajak Rp1.506 Triliun Tahun Depan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara bagaimana meningkatkan setoran pajak tahun depan. Hal itu sebagai respons terkait tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengumpulkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun. “Salah satu kunci penting ialah konsolidasi dan penyehatan APBN kita ialah meningkatkan pajak negara. Di sini reformasi perpajakan penting untuk terus dilakukan,” ungkap dia dalam video […]
-
Tekan Defisit Hingga 3%, Sri Mulyani Lakukan Reformasi Kebijakan & Administrasi Pajak
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakan Adapun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara akibat dampak pendemi virus corona, pemerintah berhak memperlebar defisit […]
-
Asosiasi Pengusaha Tolak Penerapan Pajak Ekspor Perhiasan Emas
Asosiasi Pedagang Emas Vietnam (Vietnam Gold Traders Association/VGTA) meminta pemerintah membatalkan rencana pengenaan pajak ekspor atas produk emas dengan kemurnian kurang dari 95%. VGTA menyatakan pengenaan pajak ekspor 2% berpotensi merusak daya saing emas Vietnam di pasar international. Selain itu, asosiasi khawatir pengenaan pajak tersebut akan mendorong ekspor emas secara ilegal. “Kita sudah memiliki daya […]
-
Ini Rincian Insentif Fiskal Tahun 2021 yang Diberikan Pemprov DKI Jakarta
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan sejumlah insentif fiskal untuk tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 yang resmi diundangkan mulai Senin (16/8) lalu. Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Herlina Ayu mengatakan, kebijakan insentif fiskal diberikan dalam […]
-
Target PPN 2022 Belum Pertimbangkan Tarif 12%
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut target pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada RAPBN 2022 belum memperhitungkan dampak kenaikan tarif PPN yang diusulkan dalam RUU KUP. Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan target penerimaan senilai Rp552,3 triliun masih belum memperhitungkan rencana kenaikan […]
Got any book recommendations?