NEWS
-
Merumuskan kebijakan pajak berkeadilan
Pemerintah dan DPR akhirnya membuka ruang negosiasi dalam pertimbangan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pengenaan tarif pajak ini direncanakan bakal bersifat selektif ke komoditas tertentu, yang utamanya menyasar kelompok barang mewah. Sementara kelompok barang dan jasa umum yang berhubungan dengan kebutuhan kelompok menengah bawah akan tetap bertahan dengan tarif lama. Keputusan […]
-
Insentif Pajak Bakal Disesuaikan, DJP Lirik Negara Tetangga
Ditjen Pajak (DJP) berencana menyesuaikan skema insentif pajak guna menindaklanjuti pemberlakuan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% sebagaimana dimaksud dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan Indonesia akan merevisi insentif pajak yang berlaku dengan memperhatikan insentif-insentif yang diberlakukan oleh negara tetangga. “Ini adalah hal-hal […]
-
Skema Insentif Pajak di Negara Tetangga Jadi Pertimbangan DJP
Pemerintah masih menyusun skema insentif pajak guna mengantisipasi penerapan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% pada tahun depan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (11/12/2024). Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan Indonesia akan merevisi insentif pajak yang berlaku dengan memperhatikan insentif-insentif yang diberlakukan […]
-
Pemerintah akan Segera Umumkan Insentif PPN DTP
Jakarta. Pemerintah saat ini tengah membahas perpanjangan pemberlakuan sejumlah insentif pajak hingga tahun depan untuk memompa daya beli masyarakat. Salah satu insentif itu yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). “Untuk yang PPN DTP nanti akan diumumkan oleh Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) tidak lama lagi,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza usai Temu Bisnis […]
-
DJP: Fitur Prepopulated Otomatis akan Tersedia dalam Coretax
Implementasi coretax administration system (CTAS) nantinya akan mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Melalui siaran persnya, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan kemudahan pelaporan SPT akan muncul karena adanya fitur prepopulated. Fitur ini sejatinya sudah tersedia saat ini, tetapi masih terbatas “Sebelumnya, fitur prepopulated amat bergantung pada pelaporan SPT pemotong pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal […]
WA only