Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Ungkap 132 Negara Sepakati BEPS Pajak Digital, Google Cs Tak Bisa Lari
JAKARTA – Sebanyak 132 negara menyetujui konsensus global atas data base erosion and profits sharing (BEPS) untuk pajak digital. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada dua pilar yang disetujui oleh 132 negara anggota Inclusive Framework BEPS. Hal tersebut dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral di Venice, Italia, 9-10 Juli 2021. Pilar pertama, […]
-
DJP Himpun Pajak Digital Netflix Dkk Rp2,6 T Hingga Juni 2021
Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat telah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas produk digital Netflix, Shopee, Zoom, dan kawan-kawan senilai Rp2,6 triliun per Juni 2021. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan mayoritas atau Rp1,9 triliun di antaranya dikumpulkan pada tahun ini. Dari catatan redaksi per Juli 2021, total […]
-
PPKM Berlanjut, Kadin Minta Banyak Insentif Agar Usaha Tak Berhenti
Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin mendukung langkah pemerintah yang memperpanjang PPKM darurat alias PPKM level 4. Namun, pengusaha meminta pemerintah lebih memberikan banyak stimulus kepada perusahaan agar roda usaha tetap berjalan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3-4 memberikan dampak yang sangat berat […]
-
Warga Kolombia Unjuk Rasa Massal Tolak Pengajuan RUU Reformasi Pajak
Kolombia: Warga di Bogota, Kolombia, berunjuk rasa menolak rencana pengalokasian pajak pemerintah guna membantu program sosial. Warga menilai rencana bantuan sosial masih kurang jika dibandingkan dengan pajak yang dialokasikan. Dilansir dari Aljazeera, Presiden Kolombia Ivan Duque mengajukan RUU Reformasi Pajak senilai US$3,95 miliar dalam Kongres pada Selasa, 20 Juli 2021. Sedangkan, proposal paket bantuan April lalu, […]
-
Ada Rencana PPnBM Kendaraan Bermotor Dihapus, Diganti PPN 25%
Jakarta – Pemerintah berencana untuk mengenakan PPN multitarif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan meningkatkan penerimaan pajak. Dikutip dari Naskah Akademik RUU KUP disebutkan peningkatan penerimaan pajak akan berguna untuk menjaga defisit APBN terhadap PDB menjadi kurang dari 3% padad 2023 dan memberi ruang fiskal yang lebih luas. Dalam naskah juga disebutkan barang dan jasa […]
Got any book recommendations?