Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jika Tarif PPN Naik Jadi 12%, Ini Potensi Penerimaan Pajaknya
JAKARTA, DDTCNews – Melalui revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengusulkan penerapan skema pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dengan tarif umum naik dari 10% menjadi 12%. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP disebutkan skema PPN multitarif dan kenaikan tarif umum PPN akan lebih mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Kenaikan tarif […]
-
Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor Oksigen-Obat, Ini Hitung-hitungannya
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak impor untuk lima kelompok barang yang digunakan dalam keperluan penanganan pandemi COVID-19. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.02/2021. “Untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan impor barang untuk penanganan pandemi COVID-19,” tulis penggalan beleid tersebut dikutip detikcom, Kamis […]
-
Menkeu bebaskan pajak impor barang keperluan COVID-19
lima jenis barang yang dapat diberikan fasilitas pembebasan pajak impor, yakni test kit dan reagent laboratorium, virus transfer media, obat, peralatan medis dan oksigen, serta alat pelindung diri (APD). Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak atas impor barang keperluan penanganan COVID-19 untuk mengantisipasi kebutuhan beberapa jenis barang yang akan digunakan dalam penanganan […]
-
Sri Mulyani Sebut RI 58 Tahun Pakai UU Keuangan Belanda
Jakarta — Menteri Sri Mulyani menceritakan sejarah Indonesia yang sempat menggunakan Undang-undang Keuangan Negara Belanda pada awal kemerdekaan 1945 silam. Bahkan uu itu sempat digunakan sampai 2003. Selama 58 tahun itu, pemerintah menjalankan aturan keuangan negara dari Belanda Indische Comptabiliteitswet (ICW). “Semenjak Indonesia merdeka sampai 2003 kita menjalankan Undang-Undang (UU) ICW dari kolonial Belanda,” ungkap Sri Mulyani dalam Dies Natalis […]
-
Pembayaran Pajak Penghasilan Diperpanjangan Sampai Akhir 2021
Pemerintah memperpanjang waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Fasilitas PPh tersebut diatur dalam PP 29 Tahun 2020. Dan bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Pajak, perpanjangan keringanan pajak itu terus disosialisasikan ke sejumlah kalangan. Seperti yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim II. Melalui talkshow virtual dan sejumlah kegiatan dalam peringatan hari […]
Got any book recommendations?