NEWS
-
Pensiunan Bisa Non-Aktifkan NPWP, Tak Perlu Lagi Lapor SPT Tahunan
Seorang wajib pajak, Tuti, mendatangi KPP Pratama Sleman, beberapa waktu lalu. Tuti merupakan pekerja yang sebentar lagi masuk masa pensiun. Kedatangannya ke kantor pajak untuk menanyakan perihal ketentuan penon-aktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar ke depannya tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Secara sederhana, pensiunan bisa mengajukan penonaktifan NPWP jika tidak lagi […]
-
PPMSE Tak Wajib Pungut PPh Pasal 22 Kripto Jika Penuhi Kondisi Ini
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto sehubungan dengan transaksi aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan objek PPh Pasal 22 yang bersifat final. Berdasarkan Pasal 358 ayat (3) PMK 68/2022 s.t.d.d PMK 81/2024, PPh Pasal 22 yang bersifat final itu wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh […]
-
Perusahaan Multifinance Menyambut Positif Insentif Impor Kendaraan Listrik CBU
Sejumlah perusahaan multifinance menyambut baik keputusan pemerintah untuk memperluas insentif bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1 Tahun 2024. Adapun Beleid ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala […]
-
Pajak Pertambahan Nilai Tanpa Nilai Tambah
Rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 mendatang bukanlah hal yang baru dan mengejutkan. Sudah sejak jauh-jauh hari, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif 12% dicanangkan untuk berlaku, paling lambat 1 Januari 2025. Artinya, sejak 2022 hingga saat ini, pemerintah sudah berhasil menaikkan PPN sebesar 20% […]
-
Celios: Batalkan PPN 12%, Ada Banyak Alternatif Dorong Penerimaan Negara
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintah harus memikirkan alternatif lainnya dari kebijakan PPN 12%. Hal itu karena sifat pajak ini yang regresif, yakni lebih memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Dalam laporan yang ditulis oleh Celios, menilai pemerintah harus membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Hal itu karena sifat […]
WA only