NEWS
-
KPPOD: Pajak PBB-P2 hingga BPHTB Bebani Daerah
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah alias KPPOD mengungkapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB kerap kali membebani pelaku usaha di daerah. Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah juga kerap menjadi ganjalan pertumbuhan ekonomi di daerah. Armand mencontohkan tarif […]
-
Honor Petugas Pilkada Juga Kena Pajak,Ternyata Begini Hitungannya
Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai lembaga penyelenggara kemudian membentuk panitia-panitia dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak. Panitia yang bertugas ini tersebar di berbagai jenjang penyelenggaraan pilkada, termasuk di level tempat pemungutan suara TPS. Perlu diketahui, panitia-panitia yang ikut bertugas menyelenggarakan pilkada ini juga menjadi […]
-
Petisi Tolak PPN 12 Persen Menguat, Berikut Deretan Faktanya
Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022, dan PPN 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Pemberlakuan […]
-
Gapensi Tolak Kebijakan PPN 12 Persen: Mayoritas Anggota UMKM konstruksi yang Bekerja pada Margin Tipis
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), La Ode Safiul Akbar, menilai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025, dapat menciptakan efek domino yang masif. Menurutnya, banyak pihak yang bakal terdampak langsung berawal dari harga material dan jasa konstruksi yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan […]
-
Ketimbang Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Pengamat Sarankan Pemerintah Fokus Tingkatkan Rasio Pajak
Pengamat perpajakan dari Universitas Surabaya (Ubaya) Nobertus Purnomolastu menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan memberikan dampak signifikan bagi konsumen dan produsen. Ketimbang menaikkan PPN menjadi 12 persen, menurutnya pemerintah lebih baik meningkatkan rasio pajak (tax ratio). “Apabila permintaan atau demand menurun akibat kenaikan PPN menjadi 12 persen, […]
WA only