NEWS
-
UMKM Masih Butuh Insentif PPh Final 0,5%
Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) minta Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk memperpanjang insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Langkah ini demi meringankan beban pajak UMKM di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Pasalnya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, […]
-
PPN Batal Naik Bisa Jadi Gula Manis Masyarakat
Penolakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025 semakin mengencang. Pemerintah dianggap tak peka lantaran kebijakan itu diterapkan saat ekonomi lesu. Hingga kemarin, petisi penolakan tarif PPN 12% di platform change.org diteken lebih dari 8.000 orang! Alih-alih mengerek penerimaan negara, kenaikan tarif PPN dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat. (lihat grafik) Para praktisi […]
-
Kenaikan Tarif PPN Hambat Proyek Infrastruktur
JAKARTA. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang sedianya berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, Gapensi khawatir akan memicu berbagai dampak negatif. Dampak negatif itu terutama kenaikan harga material dan jasa konstruksi. Kondisi ini akan berujung pada beban kontraktor […]
-
Asuransi Umum Siapkan Jurus Hadapi Kenaikan PPN
Isu daya beli masyarakat masih membayangi bisnis asuransi umum pada tahun depan. Meski begitu, ruang pertumbuhan premi dinilai masih terbuka untuk dimanfaatkan pelaku industri. Daya beli masyarakat memang menjadi sorotan seiring rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Bila benar-benar direalisasikan, pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi pada tahun ini terancam […]
-
Setoran Pajak Rokok 2025 Mencapai Rp 22,98 Triliun
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok pada tahun 2025. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK-2024. Estimasi penerimaan pajak rokok yang akan diterima pemerintah provinsi pada tahun 2025 sebesar Rp 22,98 triliun. Angka tersebut naik tipis dibandingkan estimasi penerimaan pajak rokok 2024 yang sebesar […]
WA only