NEWS
-
Sri Mulyani Naikkan PPN Jadi 12%, Pengusaha Sebut Tidak Bijaksana
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam memandang, kenaikan PPN menjadi 12% dianggap sebuah kebijakan yang tidak bijaksana. Menurut dia, semestinya pemerintah menaikkan tarif PPN di saat roda perekonomian mulai membaik. “PPN naik [menjadi 12%] dalam […]
-
Tax Amnesty Berjilid-Jilid Bisa Ganggu Kredibilitas Perpajakan
Terbukanya ruang untuk program pengampunan pajak jilid III tahun depan disebut melukai aspek keadilan. Itu juga disebut berpotensi merusak moral pajak masyarakat lantaran terbentuk ekspektasi pemerintah akan terus berulang menjalankan program tersebut. “Wajib pajak yang selama ini taat bisa merasa tidak adil dan memilih menunda pembayaran atau pelaporan pajak sambil menunggu amnesti berikutnya. Lebih jauh […]
-
Siap-siap, Pemerintah Akan Gelar Tax Amnesty Jilid III
Pemerintah dan DPR akan melaksanakan Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty lagi. Rencana itu terungkap dari hasil Rapat Panja Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR pada Senin (18/11) kemarin. Dalam Hasil Raker Prolegnas Prioritas RUU 2025 dan Prolegnas 2025, Program Pengampunan Pajak terdeteksi dari daftar Draf Usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025. Dalam draf tersebut, pemerintah […]
-
Pengampunan Pajak
Saya termasuk orang yang ikut heboh ketika pemerintah mengumumkan program pengampunan pajak alias tax amnesty di 2016 silam. Waktu itu, saya berusaha sebanyak mungkin mengumpulkan informasi terkait program pengampunan pajak tersebut. Saya bahkan sempat mengikuti dua program sosialisasi soal tax amnesty. Di salah satu sosialisasi, saya juga melakukan konsultasi one on one dengan petugas pajak. […]
-
RUU Pengampunan Pajak untuk Dukung Visi dan Misi Pemerintahan Baru
Rapat Paripurna DPR resmi menyetujui RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 20/11/2024. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan RUU Pengampunan Pajak tersebut diperuntukkan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak dalam menebus kesalahan-kesalahannya pada masa lalu. “Kita juga harus […]
WA only