NEWS
-
Negara Tidak Adil, Pengemplang Pajak Bisa Diampuni Berkali-kali
Jakarta. DPR RI resmi memasukkan program pengampunan pajak atau tax amnesty dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Hal ini membuka peluang dilakukannya program tax amnesty untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ekonom Universitas Diponegoro Wahyu Widodo mengatakan sejatinya tax amnesty merupakan program untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui mekanisme pengampunan. Namun, apabila […]
-
Kebijakan Tax Amnesty Jilid III Jadi Pisau Bermata Dua
Wacana pemerintah untuk menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III dapat menjadi ‘pisau bermata dua’ bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada satu sisi, kebijakan ini dinilai akan memperluas basis data wajib pajak serta mendorong repatriasi aset yang selama ini disembunyikan atau tidak dilaporkan. Namun di saat sama, menimbulkan dampak negatifnya yang justru lebih serius […]
-
Kabar Baik untuk Para Pengemplang Pajak, Tax Amnesty Jilid III Segera Hadir
Di tengah rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, kini muncul rencana program pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid III diadakan kembali. Pada hari ini, Senin (19/11), DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnasi). RUU […]
-
Tax Amnesty Berulang Kali, Warga RI Sudah Tak Lagi Percaya Pajak
Kalangan ekonom mengkritik langkah DPR yang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty. Mereka berpendapat pengampunan pajak yang terlalu sering dilakukan hanya akan membuat orang kaya pengemplang pajak semakin banyak. “Tax amnesty merupakan kebijakan blunder untuk menaikkan penerimaan pajak,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) […]
-
Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 Disepakati DPR, Ada Pengampunan Pajak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 41 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2025. Kesepakatan diambil melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11). Dalam rapat itu, semula Panja RUU Prolegnas memaparkan laporannya. Dalam laporan yang disampaikan, 41 RUU masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, lalu 178 UU masuk […]
WA only