NEWS
-
Apa Bedanya Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik pada Coretax?
Melalui coretax system, wajib pajak bakal memerlukan tanda tangan elektronik dalam setiap pemenuhan hak dan kewajiban pajak secara elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini bisa dibuat dengan kode otorisasi dari Coretax DJP atau sertifikat elektronik. Apa perbedaan keduanya? Pada prinsipnya, ada 2 jenis tanda tangan elektronik, yakni tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak […]
-
Ditjen Pajak Akan Perluas Pembayaran Pajak via QRIS, Efektif Dongkrak Penerimaan?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah menyusun kajian pengembangan […]
-
Anggota DPR Soroti Lonjakan SP2DK Jelang Tutup Tahun Pajak
DPR menyoroti lonjakan pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) menjelang tutup tahun anggaran. Anggota Komisi XI DPR Harris Turino memandang SP2DK yang dikirimkan oleh Ditjen Pajak (DJP) pada akhir tahun cenderung menyasar wajib pajak yang sudah patuh. “Selama ini yang banyak muncul adalah wajib pajak yang patuh dikejar terus. Banyak sekali yang […]
-
Pola Akhir Tahun: SP2DK Melonjak, Dianggap Cenderung Sasar WP Patuh
Fenomena lonjakan pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) menjelang tutup tahun anggaran menjadi sorotan. Anggota Komisi XI DPR Harris Turino memandang SP2DK yang dikirimkan oleh Ditjen Pajak (DJP) pada akhir tahun cenderung menyasar wajib pajak yang sudah patuh. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (2/12/2025). “Selama […]
-
Gaet Investor, Airlangga: Masih Ada Insentif Tax Holiday pada 2026
Pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pengurangan PPh seperti tax holiday pada 2026 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memberikan kemudahan berusaha. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan wajib pajak badan yang ingin melakukan penanaman modal dalam kurun 5 hingga 20 tahun, masih bisa menikmati insentif tax holiday pada tahun depan. “Beberapa insentif fiskal kita lanjutkan, seperti tax […]
WA only