NEWS
-
Tarif PPN Naik Jadi 12% di 2025, Sri Mulyani: Bukan Membabi Buta
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dilakukan secara terukur. Menurutnya, kenaikan PPN bukan kebijakan yang membabi buta. Sri Mulyani memahami bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kenaikan PPN tersebut. Bukan membabi buta dalam memungut pajak dari masyarakat, namun sudah terdapat pajak yang dibebaskan atau diberikan […]
-
Ditagih DPR Soal Roadmap Rasio Pajak 23%, Ini Jawaban Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku memerlukan waktu untuk menyusun peta jalan untuk mencapai rasio pajak atau tax ratio 23%. Menurutnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang bertanggung jawab menjaga penerimaan negara baru saja menjabat 3 minggu. Oleh sebab itu, Kemenkeu memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugas menyusun roadmap peningkatan rasio pajak. “Kalau bicarakan roadmap-nya sektornya mana […]
-
Sri Mulyani Bakal Kejar Underground Economy, Ini Rencana Besarnya!
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kementeriannya tengah memetakan jenis-jenis ekonomi bawah tanah atau underground economy. Dia mengatakan pemetaan mengenai underground economy ini dipimpin Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. “Ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Anggito dan tim pajak, bea cukai dan PNBP,” kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, […]
-
Insentif Tax Holiday Diperpanjang Hingga Desember 2025
Pemerintah memperpanjang insentif tax holiday. Perpanjangan tersebut tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang mengatur perpajangan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (PPh Badan) alias tax holiday. Penerbitkan aturan ini dilakukan sebagai respons atas berakhirnya masa berlaku pengajuan fasilitas pajak pada 8 Oktober 2024 lalu, serta untuk mendukung sistem administrasi perpajakan yang baru. […]
-
Ini Penyebab Penerimaan Pajak Tak Seimbang dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi 2024
Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menyatakan penurunan harga komoditas pada tahun lalu menjadi salah satu penyebab utama penerimaan pajak tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi selama 2024. Ketidakseimbangan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi sendiri terlihat dari indikator tax buoyancy alias daya apung pajak. Idealnya, nilai tax buoyancy adalah 1. Nilai tersebut menandakan bahwa […]
WA only