NEWS
-
Insentif Pemerintah Diharapkan Mengacu pada Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menilai, insentif yang diberikan oleh pemerintah harus memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Awalil mengatakan insentif yang perlu disiapkan pemerintah untuk menggairahkan permintaan dan daya beli masyarakat harus merupakan bagian dari strategi dan kebijakan mendorong produksi. Peningkatan produksi secara umum artinya kenaikan laju pertumbuhan ekonomi. “Namun, tidak cukup asal besaran yang […]
-
Pajak Minimum Global Diterapkan 2025, Singapura Rombak Aturan Insentif
Pemerintah Singapura dan parlemen telah mengesahkan RUU yang menyelaraskan peraturan insentif pajak dengan ketentuan pajak minimum global berdasarkan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Menteri Perdagangan dan Industri Alvin Tan mengatakan Singapura akan menerapkan ketentuan pajak minimum global mulai 1 Januari 2025. Nanti, ketentuan insentif pajak akan diperbarui agar tetap menarik bagi investor dan […]
-
Konsumsi Warga RI Anjlok, Ekonom Minta Kenaikan PPN 12% Dibatalkan
Survei konsumen Bank Indonesia (BI) pada Oktober 2024 menunjukan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada level paling rendah selama 2 tahun terakhir. Para ekonom menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal menilai pelemahan IKK ini sebagai anomali. Sebab, […]
-
Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara
Pengamat pajak menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengerek tax ratio ke angka 15%, bukan 23% sebagaimana target Prabowo, meski tanpa pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pengamat pajak sekaligus Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyampaikan bahwa untuk mencapai tax ratio setidaknya ke angka 15%, Indonesia perlu mengubah struktur penerimaan pajak. Semula berfokus pada nominal penerimaan […]
-
KSO Ber-NPWP, Kewajiban PPh Dilaksanakan Sesuai PMK 79 Mulai 2025
JAKARTA. Kerja sama operasi (KSO) yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) harus melaksanakan kewajiban PPh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2024 mulai tahun depan. Kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan PPh sesuai dengan Pasal 7 PMK 79/2024 dilaksanakan sejak tahun pajak 2025. “KSO yang telah memiliki NPWP sebelum peraturan menteri ini […]
WA only