Mindblown: a blog about philosophy.

Pendayagunaan relawan pajak pada tahun ini akan difokuskan pada kegiatan pembuatan konten di media sosial (medsos) dalam rangka mendukung kegiatan kehumasan serta asistensi wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan relawan pajak 2024 juga akan berpartisipasi dalam pemberian asistensi SPT Tahunan orang pribadi dan business development service (BDS). “Jadwal pelaksanaan atau pendayagunaan […]

Sebanyak 8 kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) menyelenggarakan kegiatan penyitaan secara serentak. Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) Kanwil DJP Kaltimtara Teddy Heriyanto mengatakan penyitaan dilakukan dalam rangka menagih tunggakan 12 wajib pajak senilai Rp24,72 miliar. “Kami melihat ini sebagai langkah tegas dari pemerintah untuk […]

Pemeriksaan dapat dihentikan dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir jika wajib pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (19/10/2023). Penghentian dengan LHP Sumir itu menjadi salah satu cara penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimuat […]

Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dihentikan dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir. Penghentian dengan LHP Sumir itu menjadi salah satu cara penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimuat dalam Pasal 20 PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021. “LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan […]

Orang pribadi atau badan yang sudah diperiksa bukti permulaan (bukper) memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan bukper tersebut. Pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper wajib disampaikan pemeriksa kepada orang pribadi atau badan paling lama 1 bulan terhitung sebelum jangka waktu pemeriksaan bukper berakhir. Adapun jangka waktu pemeriksaan bukper maksimal 12 bulan sejak tanggal surat perintah pemeriksaan bukper. […]