Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu sebut defisit APBD Sulsel bisa diatasi
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp1,5 triliun dapat diatasi. “Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana,” kata Luky saat media briefing […]
-
Rasio Pajak Daerah Cuma 1,3%, Pemerintah Targetkan Naik Jadi 3%
Rasio pajak daerah atau local tax ratio masih rendah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah secara nasional pada 2022 baru menyentuh angka 1,3%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan, angka tersebut masih perlu dioptimalkan atau setidaknya berada di angka 3%. Hal ini sesuai dengan […]
-
APBD Sulsel Defisit Rp 1,5 T, Kemenkeu Tegaskan Bukan Bangkrut
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran bukan berarti bangkrut. Hal itu disampaikan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu, Sandy Firdaus ketika bicara mengenai defisit anggaran Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 1,5 triliun hingga disebut bangkrut. “Tapi bukan bisa langsung dikatakan sekali defisit pasti bangkrut. Nggak, karena kalau nggak negara kita sejak […]
-
Jakarta Bisa Sejajar Singapura, Tanda-tandanya Mulai Terlihat
Eksodus pabrik dari Jakarta menuju wilayah lain terlihat semakin kencang. Hal ini menjadi indikasi bahwa Jakarta mulai ditinggalkan oleh sektor industri dan beralih ke sektor lain, utamanya di sektor jasa. Bukan tidak mungkin nantinya Jakarta bisa mencontoh konsep Singapura yang berfokus pada sektor jasa dalam perekonomian. Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI […]
-
Baru Terbit! PMK Ekspor-Impor Barang Kiriman Berlaku Mulai Hari Ini
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/2023 yang mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. PMK 111/2023 tersebut merevisi peraturan sebelumnya, yaitu PMK 96/2023. Melalui PMK 111/2023, implementasi ketentuan yang diatur dalam PMK 96/2023 sudah berlaku mulai 17 Oktober 2023, lebih cepat dari target semula, yaitu mulai 17 […]
Got any book recommendations?
WA only