Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Minta Penerapan Pajak ke Ojol dan Online Shop Lewat Skema Kerja Sama
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus menyarankan penerapan pajak kepada layanan transportasi daring atau ojek online (ojol) dan toko daring (online shop) dilakukan melalui skema kerja sama. “Yang bisa digali adalah kerja sama. Misal, ketika ada transaksi makanan, dengan omzet tertentu ya, bisa langsung ditarik pajak […]
-
DKI Ingin Pajaki Ojol dan Online Shop, Kemenkeu Ingatkan Jangan Ada Pajak Berganda
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin memujut pajak daerah pada ojek online (ojol) dan online shop. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan pungutan pajak ojol dan online shop tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk menghindari terjadinya pungutan pajak berganda […]
-
Kemenkeu Klaim Pungutan Pajak Turis di Bali Tak Pengaruhi Kunjungan Turis Asing
Pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan pungutan pajak untuk wisatawan mancanegara (wisman) atau turis ke Bali sebesar Rp 150.000 atau US$ 10 mulai Februari 2024. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Sandy Firdaus memperkirakan, pungutan pajak wisman tersebut tidak akan mengurangi jumlah kunjungan turis asing yang datang ke Pulau Dewata. […]
-
Sekda DKI Usul Olshop-Ojol Kena Pajak, Kemenkeu: Hati-hati!
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar toko online hingga perusahaan transportasi online dikenakan pajak layanan. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong pendapatan daerah. Merespons hal tersebut, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus mengingatkan agar hati-hati. Dia mengatakan, pada prinsipnya pajak tidak boleh berganda. “Yang memang ini harus hati-hati ya. Sekali lagi […]
-
Kemenkeu sebut defisit APBD Sulsel bisa diatasi
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp1,5 triliun dapat diatasi. “Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana,” kata Luky saat media briefing […]
Got any book recommendations?
WA only