NEWS
-
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online
PEMPROV DKI Jakarta mulai menerapkan pajak alat berat seiring dengan berlakunya Perda 1/2024. Tarif yang ditetapkan sebesar 0,2% atau setara dengan tarif maksimal dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, terdapat 2 jenis alat berat yang dikecualikan dari pengenaan pajak alat berat. Pertama, alat berat yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, […]
-
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar
Melalui Peraturan Daerah (Perda) 1/2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah, Provinsi Maluku memperbarui ketentuan pajak daerahnya. Pembaruan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). “… serta menjalankan amanat UU HKPD maka Kabupaten Maluku Tengah harus memiliki peraturan daerah tentang pajak daerah,” […]
-
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo
Kementerian Keuangan tidak lagi dikoordinasikan Kemenko Perekonomian, tetapi di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (23/10/2024). Kemenko Perekonomian kini hanya mengoordinasikan antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap […]
-
Ponorogo Gelar Pemutihan Denda Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur resmi memberlakukan program penghapusan denda tunggakan pajak daerah yang telah dimulai pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Kepala BPPKAD Ponorogo, Sumarno, Selasa (23/10/2024) menjelaskan, penghapusan denda berlaku untuk delapan jenis pajak daerah. Jenis pajak yang dimaksud meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak […]
-
Apindo Sudah Usul ke Kemenkeu untuk Tunda Kenaikan PPN 12 Persen
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, ia sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Menurut Shinta, usulan itu disampaikan sebelum Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto resmi terbentuk. “Kami juga sudah usulkan dengan adanya kenaikan PPN […]
WA only